ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
JAKARTA, LAJUSIAR.COM — Pemerintah Indonesia menghadapi sorotan dari negara-negara tetangga setelah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak hingga ke luar wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menyebut keberadaan lahan gambut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemadaman kebakaran.
Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat untuk membahas penanganan karhutla pada Senin (12/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merespons persoalan kabut asap yang turut memicu protes dari Malaysia dan Singapura.
Dudung mengatakan Presiden memberikan perhatian serius terhadap kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga dapat meluas hingga negara-negara sekitar.
Lahan Gambut Menjadi Tantangan Pemadaman
Dudung menjelaskan, karakteristik lahan gambut membuat penanganan kebakaran di sejumlah kawasan menjadi lebih sulit. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus diperhitungkan dalam upaya memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran kembali meluas.
Ia menyampaikan bahwa berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah akan dibahas bersama Presiden. Dudung, yang bertugas sebagai Ketua Pengarah penanganan karhutla, menyebut evaluasi penanganan di sejumlah daerah dan penentuan prioritas menjadi bagian dari laporan yang akan disampaikan.
Daerah yang menjadi perhatian antara lain Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Pemerintah akan melihat langkah yang telah dijalankan, tingkat pelaksanaannya, serta tindakan konkret yang perlu diprioritaskan selanjutnya.
Malaysia dan Singapura Soroti Dampak Kabut Asap
Protes dari negara tetangga menambah urgensi penanganan karhutla karena asap dapat bergerak melintasi batas wilayah negara. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api di lokasi kebakaran, tetapi juga dengan dampak lingkungan dan kualitas udara yang dirasakan masyarakat di kawasan regional.
Malaysia sebelumnya menawarkan bantuan untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tindak lanjut atas tawaran tersebut, Dudung mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama Presiden Prabowo.
Dengan demikian, keputusan mengenai bentuk tindak lanjut dan kemungkinan kerja sama tersebut belum dapat dipastikan dari pernyataan Dudung saat itu.
Sejumlah Kementerian dan Lembaga Dilibatkan
Rapat penanganan karhutla melibatkan sejumlah unsur pemerintah, termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebagian peserta mengikuti pembahasan secara daring, sementara pertemuan berlangsung secara hibrida.
Pelibatan berbagai instansi diperlukan untuk mengoordinasikan penanganan kebakaran, mengevaluasi langkah yang telah dilakukan, serta menyusun prioritas berikutnya. Namun, rincian keputusan dan langkah lanjutan pemerintah masih menunggu hasil pembahasan dalam rapat tersebut.
Penanganan karhutla menjadi perhatian penting karena dampaknya dapat meluas melampaui lokasi kebakaran. Selain pemadaman, upaya pencegahan dan pengelolaan kawasan rawan kebakaran, termasuk lahan gambut, juga menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kejadian serupa.
Catatan Redaksi: LajuSiar menekankan pentingnya penanganan karhutla yang terkoordinasi, transparan, dan berkelanjutan. Dampak kabut asap yang melintasi batas negara menunjukkan bahwa pencegahan kebakaran, pengelolaan lahan gambut, serta kerja sama antarlembaga dan antarnegara perlu mendapat perhatian serius. Informasi mengenai keputusan dan langkah lanjutan pemerintah perlu merujuk pada keterangan resmi yang disampaikan setelah rapat berlangsung.
COMMENTS