ANTARA Foto/Nova Wahyudi
JAKARTA, LAJUSIAR.COM — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu tantangan lingkungan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa pemerintahan mereka. Selain melakukan pemadaman di wilayah terdampak, pemerintah mulai memperkuat pendekatan pencegahan melalui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Pembentukan lembaga baru tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan kawasan gambut yang selama ini menghadapi risiko kebakaran berulang. Pemerintah mengarahkan badan tersebut untuk memperkuat perlindungan ekosistem, pemulihan lahan, pemetaan kawasan rawan, serta pencegahan kebakaran sejak dini.
Isu ini kembali menjadi perhatian pada Oktober 2026 ketika kebakaran di sejumlah wilayah memicu kabut asap dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah pun mendorong koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus menekan risiko kejadian serupa pada masa mendatang.
Karhutla Masih Menjadi Tantangan Pemerintah
Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang berkaitan dengan kondisi cuaca, pengelolaan lahan, kerusakan ekosistem, serta aktivitas manusia. Ketika kebakaran terjadi di kawasan gambut yang mengering, api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan secara menyeluruh.
Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan. Asap kebakaran juga dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu transportasi, menghambat kegiatan pendidikan, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.
Pada Oktober 2026, sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra dilaporkan mengalami kondisi udara yang memburuk akibat kebakaran. Warga di daerah terdampak menghadapi gangguan aktivitas, sementara petugas terus melakukan upaya pemadaman dan penanganan titik api.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah yang tidak berhenti pada pemadaman ketika api sudah meluas. Pencegahan, pengelolaan air di lahan gambut, pengawasan kawasan rawan, serta kesiapan personel menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kebakaran.
Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional
Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN pada September 2026. Keputusan tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan sejumlah akademisi dan peneliti yang membahas pengelolaan gambut serta pencegahan karhutla.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa badan tersebut dirancang untuk memperkuat pendekatan pencegahan. Pemerintah menilai upaya mencegah kebakaran sejak awal lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penanganan setelah api menyebar.
BPGMN dirancang berada langsung di bawah Presiden. Lembaga ini diharapkan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional agar pengelolaan kawasan gambut dan mangrove didukung kajian ilmiah, data yang terintegrasi, serta kebijakan yang lebih terarah.
Keberadaan badan baru tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi pengelolaan kawasan gambut, termasuk pemetaan lahan, pemantauan potensi kebakaran, dan upaya pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan.
Enam Provinsi Berbasis Gambut Menjadi Perhatian
Pemerintah sebelumnya menyebut enam provinsi yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan karhutla berbasis gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Wilayah-wilayah tersebut membutuhkan pengelolaan gambut yang memperhatikan kondisi hidrologis lahan. Ketika permukaan air gambut turun dan lahan menjadi kering, risiko kebakaran dapat meningkat, terutama saat cuaca panas dan curah hujan rendah.
Karena itu, salah satu langkah yang diprioritaskan adalah memulihkan kebasahan ekosistem gambut. Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko menyampaikan bahwa lembaganya akan memetakan kanal dan mendorong pembangunan sekat kanal untuk membantu mempertahankan kondisi air di kawasan gambut.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi pengeringan lahan dan memperkecil kemungkinan kebakaran berulang. Namun, keberhasilannya membutuhkan perencanaan sesuai karakteristik setiap kawasan serta pemantauan berkelanjutan.
Pemetaan dan Deteksi Dini Diperkuat
Selain pengelolaan air, pemerintah juga menaruh perhatian pada pemetaan kawasan gambut dan pengembangan sistem deteksi dini. Data mengenai kondisi lahan, potensi titik panas, serta aktivitas di wilayah rawan diperlukan untuk membantu petugas menentukan prioritas pencegahan.
BPGMN menyampaikan rencana memetakan sekitar 500 kawasan gambut sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla. Pemetaan tersebut diharapkan membantu pemerintah memahami kondisi wilayah dan menentukan langkah pengelolaan yang sesuai.
Dukungan penelitian dan teknologi juga menjadi bagian dari agenda penguatan pencegahan. Pemanfaatan data satelit, pemantauan titik panas, dan pengembangan teknologi deteksi dini dapat membantu mempercepat identifikasi potensi kebakaran.
Meski demikian, teknologi perlu disertai kesiapan petugas di lapangan. Informasi mengenai titik panas harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, patroli, dan langkah penanganan yang sesuai agar potensi kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Pemerintah Dorong Sinergi Lintas Instansi
Penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga. Pemerintah mendorong kerja sama antara TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta masyarakat untuk mendukung pemadaman dan pencegahan kebakaran.
Koordinasi diperlukan dalam operasi darat, pemantauan kawasan rawan, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan aturan terhadap pembakaran lahan yang melanggar ketentuan. Dukungan berbagai pihak juga diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
Pembentukan BPGMN diharapkan memperkuat aspek pencegahan dan pengelolaan ekosistem, sedangkan operasi pemadaman tetap memerlukan keterlibatan petugas yang bertugas langsung di lapangan.
Dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang berjalan baik, pemerintah diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran.
Tantangan Pelaksanaan dan Pemulihan Ekosistem
Pembentukan lembaga baru menjadi salah satu langkah kelembagaan pemerintah dalam menghadapi persoalan karhutla. Namun, keberadaan badan tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang terukur, pendanaan yang memadai, koordinasi dengan instansi lain, serta pengawasan terhadap hasil di lapangan.
Pemulihan kawasan gambut juga tidak dapat dilakukan hanya dengan memadamkan api. Pengaturan tata air, pemulihan vegetasi, pengawasan pemanfaatan lahan, dan keterlibatan masyarakat setempat menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menjaga ekosistem.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut turut memiliki peran penting dalam pencegahan kebakaran. Edukasi, pelaporan dini, dan alternatif pengelolaan lahan yang tidak merusak ekosistem diperlukan agar upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan berkelanjutan.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pembentukan BPGMN menjadi salah satu kebijakan yang perlu dipantau pelaksanaannya. Ukuran keberhasilannya tidak hanya terletak pada pembentukan organisasi, tetapi juga pada kemampuan mencegah kebakaran, memulihkan kawasan gambut, dan mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
Catatan Redaksi: Pembentukan BPGMN merupakan langkah kelembagaan untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove serta pencegahan karhutla. Namun, dampak kebijakan tersebut perlu dinilai melalui pelaksanaan program, kondisi ekosistem, perkembangan kebakaran, dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak. Penanganan karhutla membutuhkan kesinambungan antara pencegahan, pemadaman, pemulihan lingkungan, dan pengawasan pemanfaatan lahan.
COMMENTS