Youtube Amien Rais Official
JAKARTA, LAJUSIAR.COM — Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk mendorong Gibran meninggalkan jabatannya.
Desakan tersebut disampaikan Amien melalui pernyataan yang diunggah di kanal YouTube Amien Rais Official pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Menurutnya, persoalan dokumen pendidikan Gibran setelah putusan MK berpotensi memperpanjang polemik politik apabila tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Amien mengingatkan agar pemerintah memperhatikan respons masyarakat terhadap persoalan tersebut. Ia khawatir polemik yang terus berkembang dapat memicu ketegangan sosial jika tidak dikelola dengan baik.
Amien Rais Minta Prabowo Mendorong Gibran Mundur
Dalam pernyataannya, Amien menilai Prabowo memiliki tanggung jawab politik untuk memperhatikan perkembangan polemik yang melibatkan wakil presidennya. Ia meminta kepala negara mengambil langkah agar persoalan tersebut tidak semakin meluas.
Amien berpendapat bahwa pengunduran diri Gibran dapat membuat Prabowo lebih leluasa menjalankan pemerintahan. Ia bahkan menilai masa kepemimpinan Prabowo akan lebih produktif apabila tidak lagi didampingi Gibran.
Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Amien Rais. Hingga informasi ini disusun, desakan itu tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya keputusan resmi pemerintah atau langkah konstitusional untuk memberhentikan wakil presiden.
Amien Khawatir Polemik Memicu Ketegangan Sosial
Amien juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan meningkatnya kemarahan masyarakat sipil apabila polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran terus berlanjut tanpa kejelasan.
Ia mengingatkan bahwa ketegangan sosial dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar apabila aspirasi masyarakat tidak mendapatkan perhatian. Karena itu, ia meminta Prabowo mengambil langkah politik untuk merespons situasi tersebut.
Meski demikian, kekhawatiran mengenai potensi gejolak sosial itu merupakan penilaian Amien. Belum ada kepastian bahwa desakan tersebut akan memicu perubahan politik atau bahwa masyarakat secara luas memiliki pandangan yang sama.
Putusan MK Tidak Membatalkan Jabatan Gibran
Polemik ini muncul setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari lembaga pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres karena Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
Karena itu, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui perkara tersebut. Mahkamah juga menyebut persoalan penilaian keabsahan dan pemenuhan persyaratan calon presiden serta wakil presiden secara substantif berkaitan dengan kewenangan lembaga lain.
Putusan tersebut menjadi dasar perdebatan politik lanjutan. Namun, pertimbangan MK mengenai bukti pendidikan harus dibedakan dari amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan tidak membatalkan jabatan Gibran.
Gibran Sebelumnya Menegaskan Tetap Bekerja
Menanggapi putusan MK pada 7 Oktober 2026, Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Ia juga menegaskan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi, misi, serta program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketika ditanya mengenai persoalan dokumen pendidikannya, Gibran menyebut hal tersebut akan segera ditindaklanjuti.
Pernyataan Gibran itu menunjukkan bahwa ia secara terbuka memilih melanjutkan tugasnya sebagai wakil presiden setelah putusan dibacakan. Belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran dirinya sebagai respons atas desakan Amien Rais.
Amien Singgung Pengunduran Diri Mohammad Hatta
Dalam pernyataannya, Amien juga menyinggung keputusan Mohammad Hatta yang mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1956. Hatta mundur ketika hubungannya dengan Presiden Soekarno mengalami perbedaan pandangan politik.
Amien menggunakan peristiwa sejarah tersebut sebagai perbandingan untuk menyampaikan pandangannya bahwa pemerintahan tetap dapat berjalan tanpa wakil presiden apabila terjadi pengunduran diri.
Meski demikian, situasi politik pada masa Mohammad Hatta berbeda dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Pengunduran diri maupun pemberhentian wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan hanya berdasarkan desakan politik.
Desakan Politik Belum Menjadi Keputusan Konstitusional
Pernyataan Amien Rais menambah dinamika perdebatan setelah putusan MK mengenai persyaratan pendidikan Gibran. Isu tersebut kini tidak hanya berkaitan dengan dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh persoalan kepercayaan publik, tanggung jawab politik, dan keberlanjutan pemerintahan.
Di sisi lain, desakan agar seorang wakil presiden mengundurkan diri berbeda dari proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional. Setiap langkah terkait jabatan wakil presiden harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan demikian, permintaan Amien agar Gibran mundur dan Prabowo turun tangan masih merupakan sikap politik yang disampaikannya kepada publik. Perkembangan selanjutnya bergantung pada respons pihak-pihak terkait serta apakah terdapat langkah resmi yang ditempuh melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan.
Catatan Redaksi: Artikel ini memuat desakan politik Amien Rais agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Desakan tersebut merupakan pendapat Amien, bukan keputusan resmi pemerintah atau putusan pengadilan. MK menyatakan permohonan dalam perkara terkait tidak dapat diterima dan tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden. LajuSiar mengedepankan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan membedakan pendapat politik dari fakta hukum.
COMMENTS