Dok. Sekretariat Wakil Presiden
TANGERANG, LAJUSIAR.COM — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maaf kepada para pendeta jika masih ditemukan kasus intoleransi di sejumlah daerah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat membuka Kongres Nasional ke-V Asosiasi Pendeta Indonesia (API) di Tangerang, Banten, Kamis (8/10/2026).
Gibran Minta Maaf soal Kasus Intoleransi
Dalam sambutannya, Gibran menekankan pentingnya menjaga persatuan, perdamaian, dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Ia mengakui masih adanya persoalan intoleransi di sejumlah wilayah dan menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta kongres apabila kasus-kasus tersebut masih terjadi di lingkungan mereka.
Menurut Gibran, keberagaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa sehingga seluruh elemen masyarakat perlu ikut menjaganya.
Negara Harus Jamin Kebebasan Beragama
Gibran menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan intoleransi. Menurutnya, negara memiliki kewajiban memastikan setiap warga negara dapat memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
Ia menyebut jaminan kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Karena itu, pemerintah dan aparat di daerah diminta tidak mengabaikan persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan antarwarga.
Singgung Kasus GKPI Rajeg
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyinggung penanganan persoalan yang terjadi di GKPI Rajeg, Tangerang.
Gibran mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan pendeta, pengurus gereja, serta pihak-pihak terkait di daerah untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Menurut Gibran, gereja tersebut tidak ditutup, melainkan dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai lebih layak dengan bantuan pemerintah daerah. Dengan demikian, jemaat tetap dapat menjalankan ibadah.
Ia menyebut penanganan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
Kepala Daerah Diminta Peka
Gibran meminta para pemangku kepentingan di daerah lebih peka terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia secara khusus mengingatkan kepala daerah, Kapolda, dan Pangdam agar segera menangani persoalan yang berpotensi memunculkan intoleransi sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Menurutnya, setiap tanda atau persoalan yang dapat memicu intoleransi harus segera dicari jalan keluarnya melalui komunikasi dan penyelesaian yang tepat.
Toleransi Tanggung Jawab Bersama
Gibran menilai menjaga kerukunan dan persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan para tokoh agama juga memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.
Ia berharap Kongres Nasional API dapat menjadi momentum bagi para pendeta untuk memperkuat kontribusi dalam menjaga persatuan serta membangun kehidupan masyarakat yang saling menghargai.
Gibran juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi maupun percaya terhadap kabar bohong yang berpotensi memecah persatuan.
Catatan Redaksi: Permintaan maaf Gibran dalam artikel ini merujuk pada pernyataannya mengenai masih adanya kasus intoleransi di sejumlah daerah. LajuSiar menyajikan pernyataan tersebut sebagai sikap dan komitmen yang disampaikan Wakil Presiden, bukan sebagai pengakuan atas kasus tertentu secara spesifik.
COMMENTS