KOMPAS.com/Titis Anis Fauziah
SALATIGA, LAJUSIAR.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keprihatinannya atas kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut melibatkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Meski demikian, ia meminta semua pihak menunggu keterangan resmi dari KPK sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026).
“Kalau itu benar, saya merasa prihatin,” ujar Luthfi ketika dimintai tanggapan mengenai kabar dugaan OTT yang melibatkan Bupati Klaten.
Ahmad Luthfi Tunggu Keterangan Resmi KPK
Luthfi menegaskan, pemerintah provinsi masih menunggu kepastian dari KPK mengenai informasi penindakan tersebut. Menurutnya, langkah lanjutan perlu didasarkan pada informasi dan penetapan resmi dari lembaga antirasuah.
“Kita nanti tunggu penetapannya dari KPK, ya. Kalau sudah ada penetapan resmi, baru nanti,” katanya.
Ia belum menjelaskan secara terperinci langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap situasi di Kabupaten Klaten. Pemerintah provinsi masih menunggu perkembangan pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
Ingatkan Kepala Daerah Menjalankan Pemerintahan Bersih
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menyinggung pentingnya penerapan prinsip clean and good government, yakni pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia mengatakan, para bupati dan wali kota di Jawa Tengah selama ini telah diingatkan untuk menjalankan pemerintahan sesuai prinsip tersebut.
“Di wilayah kita juga sering kita ingatkan para bupati, wali kota untuk menciptakan clean and good government,” ujarnya.
Penerapan tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, serta pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai ketentuan. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Bupati Klaten Dikabarkan Diamankan dalam OTT
Kabar dugaan OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mencuat pada Kamis (15/10/2026). Sejumlah pemberitaan menyebut tim KPK mendatangi rumah dinas bupati di Kabupaten Klaten pada pagi hari.
Setelah diamankan, Hamenang dikabarkan dibawa ke Mapolresta Klaten untuk menjalani pemeriksaan. Sejumlah pihak lain di lingkungan pemerintah daerah juga diberitakan turut diamankan untuk dimintai keterangan.
Kapolresta Klaten Kombes Pol Ari Cahya Nugraha diberitakan membenarkan bahwa pihaknya memberikan dukungan tempat bagi pelaksanaan pemeriksaan oleh tim KPK. Namun, perkara yang sedang ditangani dan status hukum para pihak perlu merujuk pada keterangan resmi lembaga antirasuah.
Hingga informasi ini disusun, keterangan resmi KPK mengenai konstruksi perkara dan status hukum Hamenang belum tersedia dalam laporan yang menjadi rujukan artikel ini. Karena itu, kabar penindakan tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu.
Wakil Bupati Klaten Baru Dilantik
Peristiwa ini menjadi perhatian karena beberapa hari sebelumnya Ahmad Luthfi melantik Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten. Pelantikan berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin (12/10/2026).
Mahanni dilantik untuk mengisi sisa masa jabatan 2025–2030 setelah wakil bupati sebelumnya, Benny Indra Ardianto, meninggal dunia pada Februari 2026.
Situasi terbaru di Kabupaten Klaten membuat kepastian informasi dari KPK menjadi penting, termasuk untuk mengetahui perkembangan proses hukum dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan.
Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi mengenai perkara yang ditangani KPK. Informasi lanjutan mengenai pihak-pihak yang terlibat, dugaan perkara, dan status hukum mereka perlu mengikuti hasil pemeriksaan serta pengumuman resmi dari lembaga berwenang.
Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan pemberitaan yang tersedia pada 15 Oktober 2026. Informasi mengenai OTT terhadap Bupati Klaten dan pihak lain masih perlu mengacu pada keterangan resmi KPK, khususnya terkait konstruksi perkara dan status hukum. Pemberitaan mengenai dugaan penindakan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. LajuSiar mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akan memperhatikan perkembangan informasi resmi.
COMMENTS