KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI
JAKARTA, LAJUSIAR.COM — Sejumlah partai politik (parpol) nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) akan bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), termasuk persoalan ambang batas parlemen.
Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (29/9/2026). Rencana itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Benny Ramdhani dalam peringatan satu tahun GKSR di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
Parpol Nonparlemen Usulkan Ambang Batas 1 Persen
Dalam pertemuan tersebut, parpol nonparlemen akan menyampaikan pandangan mereka mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029.
GKSR mengusulkan agar ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 1 persen. Usulan tersebut menjadi salah satu poin yang akan dibawa dalam pembicaraan dengan Dasco.
Usulan tersebut muncul di tengah pembahasan revisi UU Pemilu yang masih berlangsung dan munculnya sejumlah pandangan berbeda mengenai besaran ambang batas parlemen.
Belum Ada Angka yang Diputuskan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menegaskan bahwa DPR belum mengambil keputusan mengenai ketentuan Pemilu mendatang, termasuk besaran parliamentary threshold.
Dasco mengatakan masukan dari partai politik yang berada di parlemen maupun partai nonparlemen akan menjadi bahan bagi Komisi II DPR dalam menyusun rancangan revisi UU Pemilu.
Selain masukan dari partai politik, DPR juga berencana meminta pandangan masyarakat sebagai bagian dari proses pembahasan. Dasco menyebut masih terlalu dini untuk menentukan usulan mana yang nantinya akan diakomodasi.
Sejumlah Usulan Ambang Batas Muncul
Besaran parliamentary threshold menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Sejumlah partai politik telah menyampaikan pandangan masing-masing mengenai angka yang dinilai sesuai.
Partai Gerindra sebelumnya menyampaikan dukungan terhadap ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Sementara itu, PAN menyatakan keberatan jika ambang batas dinaikkan di atas 4 persen, sedangkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan angka 7 persen.
Di sisi lain, partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam GKSR mengusulkan angka 1 persen untuk Pemilu 2029. Dengan demikian, terdapat beberapa angka usulan yang saat ini berkembang dalam pembahasan.
Masukan Akan Dibawa ke Pembahasan RUU Pemilu
Dasco sebelumnya menyatakan seluruh masukan dari partai politik akan disampaikan kepada Komisi II DPR sebagai bahan dalam penyusunan rancangan revisi UU Pemilu.
Pembahasan tersebut masih berada dalam tahap awal. Pertemuan dan penyerapan aspirasi dari berbagai pihak menjadi bagian dari proses sebelum ketentuan baru dalam UU Pemilu ditetapkan.
Karena belum ada keputusan final, besaran parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 masih menjadi bagian dari pembahasan dan dapat berubah mengikuti proses legislasi.
Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan informasi mengenai rencana pertemuan parpol nonparlemen dengan Sufmi Dasco Ahmad dan perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu hingga 26 September 2026. Berbagai angka ambang batas yang disebutkan merupakan usulan dari pihak-pihak terkait dan belum menjadi keputusan final.
COMMENTS