TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal
JAKARTA, LAJUSIAR.COM - Jumlah korban kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan. Berdasarkan data hingga 2 September 2026, tercatat 50.059 orang terdampak dari ratusan kejadian yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Besarnya jumlah korban tersebut mendorong desakan agar pemerintah tidak sekadar melakukan evaluasi rutin, tetapi mengambil langkah lebih serius untuk memastikan keamanan makanan yang diterima para penerima manfaat.
Kasus Tersebar di Puluhan Provinsi
Data yang dihimpun menunjukkan kasus keracunan telah terjadi di 36 provinsi dan 245 kabupaten atau kota. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG perlu mendapat perhatian secara menyeluruh.
Sejumlah kasus terbaru juga kembali terjadi di berbagai daerah. Ratusan pelajar dan masyarakat dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan yang didistribusikan melalui program tersebut.
Berulangnya kejadian serupa membuat persoalan MBG tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah pada satu dapur penyedia makanan, tetapi mulai dikaitkan dengan sistem pengawasan dan tata kelola program secara keseluruhan.
MBG Watch Desak Program Dihentikan Sementara
Koalisi masyarakat sipil MBG Watch mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program MBG. Desakan tersebut disampaikan menyusul terus munculnya kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah.
Perwakilan MBG Watch, Irma Hidayana, menilai evaluasi yang dilakukan pemerintah selama ini belum cukup untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat dari perspektif kesehatan masyarakat. Banyaknya korban menunjukkan bahwa aspek keselamatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama dalam menentukan keberlanjutan program.
Pemerintah Didorong Perbaiki Sistem
Desakan evaluasi juga muncul dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris sebelumnya meminta Badan Gizi Nasional melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyediaan makanan MBG.
Ia menilai tingginya jumlah korban menunjukkan adanya persoalan sistemik. Salah satu gagasan yang didorong adalah pengembangan dapur berbasis sekolah sebagai alternatif dari pola penyediaan makanan yang tersentralisasi.
Pemerintah sendiri telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dan memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko terjadinya kembali kasus keracunan dan memastikan makanan yang dibagikan memenuhi standar keamanan.
Dengan jumlah korban yang telah mencapai puluhan ribu, tuntutan terhadap pemerintah kini tidak hanya menyangkut keberlangsungan program, tetapi juga jaminan bahwa pelaksanaannya benar-benar aman bagi masyarakat.
COMMENTS