ANTARA/HO-Kemendagri
JAKARTA, LAJUSIAR.COM - Pemerintah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki peran yang lebih luas dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, KDKMP tidak seharusnya hanya dipandang sebagai koperasi yang menjalankan usaha ritel atau layanan simpan pinjam. Koperasi tersebut diarahkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi.
KDKMP Punya Fungsi Lebih Luas
Bima menjelaskan, KDKMP nantinya dapat menghubungkan kebutuhan masyarakat, pelayanan pemerintah, kegiatan bisnis, hingga kemitraan strategis dalam satu ekosistem ekonomi.
Menurutnya, layanan yang tersedia tidak hanya berupa simpan pinjam. Koperasi juga dapat menyediakan kebutuhan pokok, apotek, serta menjadi jalur resmi distribusi sejumlah barang subsidi pemerintah.
“KDKMP ini akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi,” kata Bima.
Bantu Petani dan Tekan Harga
Pengembangan KDKMP juga diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi barang. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap perantara, hasil yang diterima petani diharapkan menjadi lebih baik, sementara masyarakat memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain mendukung aktivitas ekonomi, koperasi tersebut diharapkan ikut berkontribusi terhadap pengendalian inflasi dan membuka peluang lapangan kerja di desa.
Bisa Salurkan Barang Subsidi
KDKMP diarahkan untuk mendukung penyaluran sejumlah program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain itu, koperasi dapat berperan dalam distribusi beras SPHP, pupuk bersubsidi, hingga LPG bersubsidi. KDKMP juga didorong terhubung dengan ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai agregator yang dapat memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat setempat.
Masih Dalam Masa Transisi
Bima mengatakan pengelolaan KDKMP saat ini masih berada dalam masa transisi sekitar dua tahun.
Dalam masa tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara masih melakukan pengelolaan melalui penempatan personel sekaligus mematangkan kemampuan pengelola melalui pelatihan dan masukan dari kepala desa maupun lurah.
Setelah masa transisi selesai, KDKMP diarahkan menjadi aset dan milik desa atau kelurahan.
Sejumlah Daerah Mulai Menunjukkan Hasil
Bima menyebut beberapa KDKMP telah menunjukkan perkembangan positif. KDKMP Sidomulyo di Jember, misalnya, disebut telah berhasil menembus pasar ekspor kopi ke tiga negara.
Sementara itu, KDKMP di Sulawesi Tenggara juga disebut telah memasuki pasar Tiongkok. Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan nilai transaksi KDKMP tertinggi secara nasional.
Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Dengan pengelolaan yang tepat, Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi berkembang sebagai salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat desa.
COMMENTS