Tribunnews/Dok Kemhut
PALANGKA RAYA, LAJUSIAR.COM - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah terus diintensifkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memutuskan untuk sementara berkantor di Kalteng guna mengawal langsung penanganan karhutla.
Keputusan tersebut diambil di tengah kondisi kabut asap dan belum turunnya hujan di sejumlah wilayah Kalteng dalam beberapa hari terakhir. Keduanya akan memantau langsung berbagai langkah penanganan, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Puluhan Hektare Masih Dipadamkan
Suharyanto menjelaskan, luas lahan yang sebelumnya terbakar mencapai sekitar 180 hektare. Tim pemadam darat berhasil menangani sekitar 150 hektare dalam satu hari, sehingga masih terdapat sekitar 30 hektare yang dalam proses pemadaman.
Namun, penanganan karhutla masih menghadapi tantangan karena titik kebakaran baru terus bermunculan. Kondisi lahan gambut juga menjadi perhatian karena area yang telah dipadamkan masih berpotensi kembali terbakar.
Upaya Datangkan Hujan
Kabut asap menjadi persoalan lain yang masih dihadapi. Pemerintah mengupayakan hujan melalui OMC untuk membantu proses pemadaman sekaligus mengurangi dampak kabut asap.
Operasi tersebut sebelumnya mengalami kendala karena jarak pandang di Bandara Cilik Riwut tidak memungkinkan pesawat OMC beroperasi. Pemerintah kemudian menyiapkan alternatif operasi dari Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun.
Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan awan hujan berdasarkan prakiraan cuaca. Pemerintah berharap operasi modifikasi cuaca dapat membantu memunculkan hujan di wilayah yang membutuhkan.
Lima Izin Perusahaan Dicabut
Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga mengambil langkah penegakan hukum. Kementerian Kehutanan sebelumnya mencabut izin lima perusahaan yang berkaitan dengan karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Lima perusahaan tersebut memiliki total konsesi sekitar 92.464 hektare. Pencabutan izin menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menangani persoalan karhutla sekaligus memperkuat penegakan hukum.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah akan memaksimalkan berbagai potensi yang tersedia untuk mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat.
Catatan Redaksi: Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah masih berlangsung. Kondisi lapangan dapat berubah seiring munculnya titik api baru, perkembangan cuaca, serta pelaksanaan operasi pemadaman dan modifikasi cuaca.
COMMENTS