MBG Watch Minta Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Lajusiar.com - Keamanan Program MBG Jadi Sorotan, MBG Watch Dorong Evaluasi Menyeluruh

gambar ilustrasi

JAKARTA, LAJUSIAR.COM - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul meningkatnya jumlah laporan dugaan keracunan yang mencapai lebih dari 50 ribu orang.

MBG Watch menilai angka tersebut menjadi tanda serius bahwa pelaksanaan program perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi keamanan pangan dan pengawasan distribusi makanan.

MBG Watch Pertanyakan Pengawasan

MBG Watch menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Desakan penghentian sementara dinilai penting agar pemerintah memiliki waktu melakukan pemeriksaan terhadap sistem penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan MBG.

Koalisi tersebut mempertanyakan langkah pemerintah apabila jumlah kasus terus bertambah tetapi program tetap berjalan seperti biasa.

Menurut mereka, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut.

Kasus Keracunan Terus Bermunculan

Laporan mengenai dugaan keracunan setelah penerima mengonsumsi makanan MBG kembali muncul di sejumlah daerah.

Salah satunya terjadi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan MBG, sementara sampel makanan masih diperiksa untuk mengetahui penyebabnya.

Pihak berwenang belum memastikan bahwa seluruh kasus tersebut disebabkan oleh makanan MBG. Pemeriksaan laboratorium dan investigasi masih diperlukan untuk menentukan faktor pemicunya.

Pemerintah Didorong Lakukan Evaluasi

MBG Watch meminta pemerintah tidak hanya melakukan penanganan terhadap kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mengevaluasi sistem secara keseluruhan.

Evaluasi diharapkan mencakup standar keamanan pangan, kualitas bahan makanan, kebersihan dapur penyedia, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.

Desakan tersebut muncul di tengah besarnya skala program MBG yang melibatkan jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah.

Pemerintah kini dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan program tetap berjalan dengan standar keamanan yang mampu melindungi masyarakat dari risiko kesehatan.