dok. ANTARA/HO-Humas DPR RI
JAKARTA, LAJUSIAR.COM — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pembiayaan pendidikan gratis, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Hal itu disampaikan Ledia saat membahas rencana penerapan pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya. Menurutnya, kebijakan tersebut membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi sekolah swasta yang selama ini turut menyediakan layanan pendidikan.
Sekolah Swasta Perlu Masuk Skema Pendidikan Gratis
Ledia mengatakan pemerintah perlu menghitung secara jelas mekanisme pembiayaan bagi sekolah swasta apabila pendidikan dasar dan menengah diterapkan tanpa biaya bagi peserta didik.
Ia menilai sekolah swasta tidak dapat dilepaskan dari sistem pendidikan nasional karena turut membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat.
Karena itu, kerja sama dengan sekolah swasta dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas akses pendidikan tanpa harus selalu membangun sekolah negeri baru.
Menurut Ledia, pemerintah perlu menentukan bentuk dukungan yang diberikan kepada sekolah swasta, termasuk memperhitungkan mekanisme bantuan operasional dan kebutuhan pembiayaan lainnya.
Nasib Guru Juga Harus Diperhatikan
Selain keberlangsungan sekolah swasta, Ledia menekankan pentingnya memperhatikan ketersediaan dan pemerataan guru. Kebijakan pendidikan gratis, menurutnya, tidak akan berjalan optimal jika tidak dibarengi dengan tenaga pendidik yang memadai.
Persoalan tersebut semakin terlihat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Di sejumlah daerah terpencil, keterbatasan jumlah guru membuat seorang tenaga pendidik harus mengajar beberapa kelas sekaligus.
Kondisi geografis dan jumlah peserta didik juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Ledia mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan aturan yang sama untuk seluruh wilayah tanpa melihat kondisi masing-masing daerah.
Infrastruktur Pendidikan Tak Boleh Diabaikan
Ledia juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, pendidikan gratis tidak cukup hanya dengan menghilangkan biaya yang harus dibayar peserta didik.
Ruang kelas yang rusak, keterbatasan fasilitas, serta kebutuhan guru tetap harus menjadi bagian dari perencanaan pemerintah. Tanpa pembenahan tersebut, peserta didik tetap akan menghadapi kendala dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Ia mendorong pemerintah menjalankan kebijakan pendidikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah serta memperkuat keterlibatan pemerintah daerah.
Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan gratis diharapkan tidak hanya menyentuh persoalan biaya, tetapi juga menjamin keberlangsungan sekolah, ketersediaan guru, serta kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
COMMENTS